Radarposnusantara.id — Polres Jombang Polda Jatim, Polri dan Bhayangkari meluncurkan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Senin (24/2/2025). Program ini bertujuan memanfaatkan pekarangan secara optimal untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan program makan bergizi gratis.
Ketua Umum Bhayangkari, Ny. Juliati Sigit Prabowo, menyatakan bahwa P2L akan menjadi model yang diterapkan di seluruh jajaran Polri.
“Bhayangkari bersama Polri memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan pangan dengan memanfaatkan pekarangan rumah, asrama, kantor polisi, hingga sekolah di bawah Yayasan Kemala Bhayangkari. P2L adalah bentuk nyata komitmen kami dalam meningkatkan kemandirian pangan,” ujarnya.
Sebagai percontohan, Akpol mengembangkan P2L dengan pendekatan terintegrasi dan berkelanjutan, mencakup produksi, distribusi, pemanfaatan, hingga pengelolaan limbah. Berbagai fasilitas telah disiapkan, seperti Kolam Nila, Taman Hidroponik, Edu Wisata Ketahanan Pangan, serta beberapa lokasi di asrama Akpol.
Ketua Umum Bhayangkari berharap model ini dapat diadopsi oleh seluruh satuan pendidikan dan kepolisian se-Indonesia.
“Saya berharap P2L bisa diterapkan mulai dari Polda, SPN, lembaga pendidikan Polri, hingga Polres dan Polsek sebagai wujud nyata Bhayangkari dan Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” lanjutnya.
Selain itu, Ketua Umum Bhayangkari juga menyaksikan peletakan batu pertama pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Akpol oleh Gubernur Akpol Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar. SPPG ini ditargetkan menyediakan makanan bergizi bagi 3.000 siswa per hari, termasuk siswa TK dan SD Kemala Bhayangkari 04 Akpol.
Gubernur Akpol menambahkan bahwa hasil panen dari P2L akan dikonsumsi warga asrama, didistribusikan melalui Koperasi Akpol, serta dipasok ke dapur Program Makan Bergizi Gratis.
“Dengan semangat kebersamaan dan sinergi berbagai pihak, diharapkan P2L menjadi solusi berkelanjutan untuk kemandirian pangan masyarakat,” tandasnya. (seco)
Berita Terkait
*Pengamat Sosial: Meningkatnya Kepercayaan Publik Bukti Reformasi Polri Mulai Diakui Masyarakat* Jakarta – Hasil Survei Litbang Kompas yang mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencapai 82,4 persen mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Dibandingkan hasil survei tahun 2025 yang berada di angka 76,2 persen, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap institusi kepolisian. Pengamat sosial Hizkia Darmayana menilai kenaikan tingkat kepercayaan tersebut mencerminkan bahwa berbagai langkah pembenahan yang dilakukan Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat. “Naiknya tingkat kepercayaan publik hingga 82,4 persen merupakan bukti bahwa masyarakat mulai merasakan hasil dari berbagai upaya pembenahan yang dilakukan Polri. Reformasi internal, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan profesionalisme anggota memberikan dampak positif terhadap persepsi publik,” ujar Hizkia dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/6/2026). Menurut Hizkia, kepercayaan masyarakat merupakan fondasi penting bagi institusi penegak hukum dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, peningkatan kepercayaan tersebut harus dibarengi dengan komitmen untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan. Ia juga menilai hasil Survei Litbang Kompas menjadi bentuk apresiasi masyarakat terhadap proses transformasi yang terus dilakukan Polri dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut patut dijadikan penyemangat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. “Kepercayaan publik dibangun melalui kerja nyata dan harus terus dipertahankan. Dengan menjaga integritas, meningkatkan pelayanan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Polri akan semakin memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik di masa mendatang,” katanya. Lebih lanjut, Hizkia menilai hasil survei yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 82,4 persen memperlihatkan semakin positifnya penilaian masyarakat terhadap kinerja institusi dalam menjalankan fungsi pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta penegakan hukum. Peningkatan tersebut juga menjadi indikator bahwa upaya reformasi internal dan penguatan profesionalisme di tubuh Polri semakin memperoleh pengakuan dari publik.
