Radarposnusantara. Id – Polres Jombang Polda Jatim, Menjelang bulan suci Ramadhan, Polres Jombang bersama Forkopimda menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar tradisional dan distributor beras di wilayah Jombang. Sidak ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan serta kestabilan harga bahan pangan, terutama beras, guna mengantisipasi lonjakan harga dan potensi penimbunan oleh oknum tak bertanggung jawab.
Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, S.H., S.I.K., CPHR menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah meningkatnya permintaan selama Ramadhan.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat Jombang tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan pokok, khususnya beras, dengan harga yang wajar,” ujar AKBP Ardi, Senin, (3/3/2025).
Dalam sidak tersebut, menyasar di Pasar Pon Jombang, Gudang Indomarco, dan Distributor Beras Sumo PT Sinar Makmur Komoditas di Jelakombo. Hasil sementara menunjukkan bahwa pasokan beras masih mencukupi, namun ada beberapa pedagang yang mengalami kenaikan harga akibat peningkatan permintaan. Polres Jombang mengimbau para pedagang dan distributor agar tidak melakukan spekulasi harga maupun penimbunan yang dapat merugikan masyarakat.
Dari hasil monitoring di Pasar Pon, harga-harga bahan pokok pangan relatif stabil, diantaranya: beras Rp 13.500, bawang merah Rp 32.000/kg, bawang putih Rp 38.000/kg, minyak goreng MINYAKITA Rp17.000, Daging ayam Ras Rp 32.000/kg, Daging Sapi Rp 110.000 dan Telur Ayam Ras Rp 27.000, hanya cabe rawit yang mengalami lonjakan kenaikan yang tinggi dari harga sebelumnya Rp 80.000 menjadi Rp 105.000.
Sementara di Indomarco, terpantau Stok dan Ketersediaan bahan pokok pangan untuk awal Ramadan sampai dengan akhir Ramadan, serta Hari Raya Idul Fitri 1446H masih mencukupi. Jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran atau praktik curang, pihak Kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena adanya rasa panik yang menyebabkan kehabisan stok (panic buying). Polres Jombang bersama Pemkab Jombang akan terus memantau situasi pasar guna memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
Berita Terkait
*Pengamat Sosial: Meningkatnya Kepercayaan Publik Bukti Reformasi Polri Mulai Diakui Masyarakat* Jakarta – Hasil Survei Litbang Kompas yang mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencapai 82,4 persen mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Dibandingkan hasil survei tahun 2025 yang berada di angka 76,2 persen, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap institusi kepolisian. Pengamat sosial Hizkia Darmayana menilai kenaikan tingkat kepercayaan tersebut mencerminkan bahwa berbagai langkah pembenahan yang dilakukan Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat. “Naiknya tingkat kepercayaan publik hingga 82,4 persen merupakan bukti bahwa masyarakat mulai merasakan hasil dari berbagai upaya pembenahan yang dilakukan Polri. Reformasi internal, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan profesionalisme anggota memberikan dampak positif terhadap persepsi publik,” ujar Hizkia dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/6/2026). Menurut Hizkia, kepercayaan masyarakat merupakan fondasi penting bagi institusi penegak hukum dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, peningkatan kepercayaan tersebut harus dibarengi dengan komitmen untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan. Ia juga menilai hasil Survei Litbang Kompas menjadi bentuk apresiasi masyarakat terhadap proses transformasi yang terus dilakukan Polri dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut patut dijadikan penyemangat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. “Kepercayaan publik dibangun melalui kerja nyata dan harus terus dipertahankan. Dengan menjaga integritas, meningkatkan pelayanan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Polri akan semakin memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik di masa mendatang,” katanya. Lebih lanjut, Hizkia menilai hasil survei yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 82,4 persen memperlihatkan semakin positifnya penilaian masyarakat terhadap kinerja institusi dalam menjalankan fungsi pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta penegakan hukum. Peningkatan tersebut juga menjadi indikator bahwa upaya reformasi internal dan penguatan profesionalisme di tubuh Polri semakin memperoleh pengakuan dari publik.
