Breaking News
*Pengamat Sosial: Meningkatnya Kepercayaan Publik Bukti Reformasi Polri Mulai Diakui Masyarakat* Jakarta – Hasil Survei Litbang Kompas yang mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencapai 82,4 persen mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Dibandingkan hasil survei tahun 2025 yang berada di angka 76,2 persen, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap institusi kepolisian. Pengamat sosial Hizkia Darmayana menilai kenaikan tingkat kepercayaan tersebut mencerminkan bahwa berbagai langkah pembenahan yang dilakukan Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat. “Naiknya tingkat kepercayaan publik hingga 82,4 persen merupakan bukti bahwa masyarakat mulai merasakan hasil dari berbagai upaya pembenahan yang dilakukan Polri. Reformasi internal, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan profesionalisme anggota memberikan dampak positif terhadap persepsi publik,” ujar Hizkia dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/6/2026). Menurut Hizkia, kepercayaan masyarakat merupakan fondasi penting bagi institusi penegak hukum dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, peningkatan kepercayaan tersebut harus dibarengi dengan komitmen untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan. Ia juga menilai hasil Survei Litbang Kompas menjadi bentuk apresiasi masyarakat terhadap proses transformasi yang terus dilakukan Polri dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut patut dijadikan penyemangat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. “Kepercayaan publik dibangun melalui kerja nyata dan harus terus dipertahankan. Dengan menjaga integritas, meningkatkan pelayanan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Polri akan semakin memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik di masa mendatang,” katanya. Lebih lanjut, Hizkia menilai hasil survei yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 82,4 persen memperlihatkan semakin positifnya penilaian masyarakat terhadap kinerja institusi dalam menjalankan fungsi pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta penegakan hukum. Peningkatan tersebut juga menjadi indikator bahwa upaya reformasi internal dan penguatan profesionalisme di tubuh Polri semakin memperoleh pengakuan dari publik. *Polda Jatim Beri Pendampingan Korban Dugaan Kekerasan Seksual oleh Ayah Kandung di Surabaya* *Polres Ngawi Beri Pelayanan Pengamanan Maksimal, Pengesahan Warga Baru PPSGR Berjalan Aman* *Edi Hasibuan: Meningkatnya Citra Polri Jadi Apresiasi Masyarakat atas Kinerja Kepolisian* *Polres Blitar Kota Amankan Tersangka Komplotan Perampok Lintas Daerah Sasar Minimarket*

Musrenbang di Kecamatan Ngoro, Pj. Bupati Jombang Sampaikan Program Prioritas.

Radarposnusantara.id — Rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten di Kecamatan Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2026 masih terus berlanjut. Pada Selasa (18/02/2025), Musrenbang Kecamatan Bareng, Wonosalam, Ngoro, dan Mojowarno diselenggarakan di Pendopo Kecamatan Ngoro.

Hadir dalam kegiatan ini, Pj Bupati Jombang Dr. Drs. Teguh Narutomo, M.M., didampingi Sekdakab Jombang Agus Purnomo, S.H., M.Si., Asisten, dan segenap jajaran Kepala OPD. Hadir pula Camat dan Forkopimcam Ngoro, Bareng, Wonosalam, dan Mojowarno beserta segenap jajaran.

Musrenbang merupakan momen yang sangat penting dalam rangka menyatukan visi dan misi pembangunan daerah. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Peraturan Mendagri Nomor 86 Tahun 2017. Musrenbang juga merupakan bagian dari proses perencanaan yang bersifat bottom-up, selain top-down, politis dan teknokratik.

Adapun Musrenbang di tingkat kecamatan bertujuan untuk menyelaraskan dan mengklarifikasi usulan pembangunan dari desa/kelurahan agar selaras dengan prioritas daerah, sehingga lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Tahun ini, pelaksanaan Musrenbang menjadi sangat penting karena kita akan merencanakan kegiatan tahun 2026, dimana bupati dan wakil bupati terpilih akan terlibat dalam penyusunan pada tahun 2025 dan melaksanakannya di tahun 2026,” jelas Pj Bupati Jombang.

Disampaikan Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo, pada tahun ini terdapat juga 957 usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang tersebar di 21 kecamatan. Adapun rinciannya Kecamatan Ngoro 35 usulan, Kecamatan Mojowarno 81 usulan, Kecamatan Bareng 41 usulan, dan Kecamatan Wonosalam 18 usulan.

Disamping strategi-strategi yang telah disusun, Pemkab Jombang juga terus berfokus pada implementasi kebijakan prioritas nasional. Beberapa di antaranya adalah pengurangan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, dan pembangunan infrastruktur guna membuka pusat-pusat ekonomi baru termasuk mendukung program pemberian makanan bergizi gratis. Musrenbang ini juga menjadi tempat untuk menampung usulan-usulan dintingkat lokal.

“Saya berharap Musrenbang ini dapat menjadi wadah yang produktif dalam merumuskan berbagai aspirasi, usulan, serta saran yang bermanfaat bagi pembangunan daerah kita. Sehingga kita dapat menciptakan perencanaan pembangunan yang lebih komprehensif dan berkeadilan, ” kata Pj Bupati Jombang.

Menutup sambutannya, Pj Bupati Jombang juga berpamitan kepada seluruh undangan yang hadir, sebab masa jabatannya akan segera berakhir. Meski demikian, program yang telah direncanakan akan tetap berjalan sesuai koridor dan aturan yang ditetapkan.

Lebih lanjut, Camat Ngoro Nur Evva Maylia, S.STP., M.M, menyampaikan beberapa usulan dalam Musrenbang ini. Usulan tersebut antara lain terkait kondisi fasilitas kesehatan dan apresiasi terhadap wilayah yang berhasil melunasi PBB dengan cepat.

Sebagai informasi, salah satu program prioritas Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Jombang Periode Tahun 2025-2029 selain menerapkan kebijakan pagu indikatif kewilayahan, juga diterapkan Program Desa Maju Dan Sejahtera (Desa Mantra). Program ini mengedepankan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan desa sesuai kewenangan masing-masing, guna mewujudkan visi “Jombang Maju Dan Sejahtera Untuk Semua”. Terkait program ini, Camat Ngoro Nur Evva Maylia menyampaikan pihaknya akan berkoordinasin dengan OPD pengampu. (seco)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *