Radarposnusantara.id — Polres Jombang Polda Jatim, Polres Jombang mengikuti kegiatan Video Conference (Vidcon) Panen Raya Jagung Serentak tahap I, Rabu (26/2/2025), di Desa Sumberagung Kecamatan Petarongan Kabupaten Jombang.
Kegiatan ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan, adapun tujuannya untuk meningkatkan hasil produksi pertanian guna mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Selain Kapolres Jombang, AKBP Ardi Kurniawan, S.H., S.I.K., CPHR, acara panen raya ini juga dihadiri Forkopimda, Forkopimcam Peterongan, Kepala Bulog Mojokerto, Tokoh agama, Tokoh agama dan Gabungan kelompok tani setempat.
Dalam sambutannya, Kapolres Jombang menyampaikan apresiasi atas kerja keras para petani dan berharap hasil panen ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami sangat mengapresiasi dedikasi para petani yang telah bekerja keras. Semoga hasil panen ini membawa manfaat besar bagi kita semua,” ujar AKBP Ardi Kurniawan.
Kapolres Jombang juga menekankan pentingnya kolaborasi antara petani, pemerintah, dan aparat keamanan dalam menjaga stabilitas pangan di wilayah tersebut.
“Kerja sama antara petani, pemerintah, dan aparat keamanan sangat penting untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas bagi masyarakat,” tambahnya.
Diketahui panen Jagung serentak tahap 1 merupakan bagian dari program penanaman jagung serentak 1 juta hektar yang dilaksanakan pada tahun 2025. Program ini merupakan kerja sama antara Polri dan Kementerian Pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan nasional.
Tujuannya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, mewujudkan swasembada pangan, mempercepat pencapaian target swasembada pangan serta mendukung Program Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
“Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung, sehingga kegiatan penanaman jagung ini bisa berjalan lancar hingga panen,” tutup AKBP Ardi. (seco)
Berita Terkait
*Pengamat Sosial: Meningkatnya Kepercayaan Publik Bukti Reformasi Polri Mulai Diakui Masyarakat* Jakarta – Hasil Survei Litbang Kompas yang mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencapai 82,4 persen mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Dibandingkan hasil survei tahun 2025 yang berada di angka 76,2 persen, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap institusi kepolisian. Pengamat sosial Hizkia Darmayana menilai kenaikan tingkat kepercayaan tersebut mencerminkan bahwa berbagai langkah pembenahan yang dilakukan Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat. “Naiknya tingkat kepercayaan publik hingga 82,4 persen merupakan bukti bahwa masyarakat mulai merasakan hasil dari berbagai upaya pembenahan yang dilakukan Polri. Reformasi internal, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan profesionalisme anggota memberikan dampak positif terhadap persepsi publik,” ujar Hizkia dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/6/2026). Menurut Hizkia, kepercayaan masyarakat merupakan fondasi penting bagi institusi penegak hukum dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, peningkatan kepercayaan tersebut harus dibarengi dengan komitmen untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan. Ia juga menilai hasil Survei Litbang Kompas menjadi bentuk apresiasi masyarakat terhadap proses transformasi yang terus dilakukan Polri dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut patut dijadikan penyemangat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. “Kepercayaan publik dibangun melalui kerja nyata dan harus terus dipertahankan. Dengan menjaga integritas, meningkatkan pelayanan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Polri akan semakin memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik di masa mendatang,” katanya. Lebih lanjut, Hizkia menilai hasil survei yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 82,4 persen memperlihatkan semakin positifnya penilaian masyarakat terhadap kinerja institusi dalam menjalankan fungsi pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta penegakan hukum. Peningkatan tersebut juga menjadi indikator bahwa upaya reformasi internal dan penguatan profesionalisme di tubuh Polri semakin memperoleh pengakuan dari publik.
