Breaking News
*Pengamat Sosial: Meningkatnya Kepercayaan Publik Bukti Reformasi Polri Mulai Diakui Masyarakat* Jakarta – Hasil Survei Litbang Kompas yang mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencapai 82,4 persen mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Dibandingkan hasil survei tahun 2025 yang berada di angka 76,2 persen, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap institusi kepolisian. Pengamat sosial Hizkia Darmayana menilai kenaikan tingkat kepercayaan tersebut mencerminkan bahwa berbagai langkah pembenahan yang dilakukan Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat. “Naiknya tingkat kepercayaan publik hingga 82,4 persen merupakan bukti bahwa masyarakat mulai merasakan hasil dari berbagai upaya pembenahan yang dilakukan Polri. Reformasi internal, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan profesionalisme anggota memberikan dampak positif terhadap persepsi publik,” ujar Hizkia dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/6/2026). Menurut Hizkia, kepercayaan masyarakat merupakan fondasi penting bagi institusi penegak hukum dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, peningkatan kepercayaan tersebut harus dibarengi dengan komitmen untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan. Ia juga menilai hasil Survei Litbang Kompas menjadi bentuk apresiasi masyarakat terhadap proses transformasi yang terus dilakukan Polri dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut patut dijadikan penyemangat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. “Kepercayaan publik dibangun melalui kerja nyata dan harus terus dipertahankan. Dengan menjaga integritas, meningkatkan pelayanan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Polri akan semakin memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik di masa mendatang,” katanya. Lebih lanjut, Hizkia menilai hasil survei yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 82,4 persen memperlihatkan semakin positifnya penilaian masyarakat terhadap kinerja institusi dalam menjalankan fungsi pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta penegakan hukum. Peningkatan tersebut juga menjadi indikator bahwa upaya reformasi internal dan penguatan profesionalisme di tubuh Polri semakin memperoleh pengakuan dari publik. *Polda Jatim Beri Pendampingan Korban Dugaan Kekerasan Seksual oleh Ayah Kandung di Surabaya* *Polres Ngawi Beri Pelayanan Pengamanan Maksimal, Pengesahan Warga Baru PPSGR Berjalan Aman* *Edi Hasibuan: Meningkatnya Citra Polri Jadi Apresiasi Masyarakat atas Kinerja Kepolisian* *Polres Blitar Kota Amankan Tersangka Komplotan Perampok Lintas Daerah Sasar Minimarket*

Wakil ketua DPRD M Syarif Hidayatullah Dukung Wacana Pengadaan Beras untuk ASN Dari petani lokal.

Radarposnusantara. id — Wakil Ketua DPRD Jombang, M. Syarif Hidayatullah atau Gus Sentot, mendukung wacana pengadaan beras untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersumber langsung dari petani lokal. Namun, ia menekankan agar kebijakan ini dikaji secara matang sebelum diterapkan.
Menurut politisi Partai
Demokrat itu, program ini berpotensi menguntungkan petani dengan memastikan hasil panen mereka terserap dengan harga yang layak. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan harga gabah kering di angka Rp 6.500 per kilogram sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional.
“Kebijakan ini bisa memangkas peran tengkulak nakal yang sering memainkan harga gabah dan beras. Jika pemerintah mengontrol distribusi, petani dan masyarakat akan lebih diuntungkan,” ujar Gus Sentot, Jumat (21/2/2025).

Wakil Ketua DPRD Jombang sekaligus Ketua DPC Demokrat Jombang Syarif Hidayatullah atau Gus Sentot saat memberikan keterangan kepada wartawan.
Meski mendukung, ia mengingatkan agar Bappeda Jombang melakukan kajian mendalam sebelum kebijakan ini diajukan ke DPRD. Menurutnya, dampak positif dan risiko harus diidentifikasi lebih dulu agar tidak terjadi kebocoran atau kesalahan dalam pelaksanaannya.
“Kalau memang baik untuk rakyat, tentu harus kita setujui. Tapi kalau tidak, ya tidak bisa dipaksakan,” tegasnya.
Sebelumnya, pada Rabu (19/2/2025), Bappeda Jombang menggelar Musrenbang Ketahanan Pangan 2025, yang salah satunya membahas program Beras ASN. Kepala Bappeda Jombang, Danang Praptoko, S.T., M.T., menyatakan bahwa program ini bertujuan meningkatkan kemandirian pangan serta memastikan petani mendapatkan pasar yang stabil.
“Kita masih dalam tahap kajian. Program ini perlu dimatangkan dan dampaknya harus diidentifikasi sebelum diterapkan,” ujar Danang.
Jika berhasil, program ini diharapkan dapat membantu petani mendapatkan harga yang lebih stabil serta mengurangi ketergantungan pada tengkulak yang kerap merugikan mereka. (seco)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *