Radarposnusantara.id – Polres Jombang Polda Jatim, Polres Ngawi Polda Jatim bersama Instansi terkait yang tergabung dalam Satgas pangan Kab. Ngawi melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah pasar tradisional.
Kapolres Ngawi, AKBP Dwi Sumrahadi Rakhmanto mengatakan sidak ini dilakukan sebagai langkah antisipasi dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok penting (bapokting) di bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 1446 H.
“Untuk memastikan stok dan harga Bapokting aman selama Ramadhan dan Lebaran nanti,” kata AKBP Dwi Sumrahadi, Rabu (12/3).
Dalam sidak tersebut, petugas Satgas pangan Polres Ngawi Polda Jatim menyisir lapak-lapak pedagang.
Ketersediaan bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, telur, cabai, bawang dan daging serta ayam dan bahan-bahan lainnya dilakukan pengecekkan.
Selain itu, petugas juga mencatat perkembangan harga guna mencegah adanya lonjakan harga yang tidak wajar.
Di tempat terpisah, Kasat Reskrim Polres Ngawi AKP Joshua Peter Krisnawan mengatakan, bahwa selain untuk menjaga stabilitas pasokan, kegiatan ini juga untuk mencegah terjadinya penimbunan atau permainan harga yang dapat merugikan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa kebutuhan bahan pokok masyarakat tetap aman dan tidak ada penimbunan, khususnya di bulan suci Ramadan dan menjelang Idul Fitri,” ujarnya
Dikatakan juga oleh AKP Joshua, pihaknya juga bekerja sama dengan instansi terkait untuk menindak tegas pelanggaran yang berpotensi mengganggu stabilitas pangan.
“Hasil sidak menunjukkan bahwa secara umum ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional masih mencukupi dan sampai saat ini Bapokting di wilayah Ngawi rata-rata masih dengan harga yang stabil,” pungkasnya.
Polres Ngawi Polda Jatim akan terus melaksanakan sidak di pasar-pasar tradisional maupun modern yang ada di Ngawi, untuk memastikan tidak terjadi lonjakan harga yang merugikan masyarakat. (seco)
Berita Terkait
*Pengamat Sosial: Meningkatnya Kepercayaan Publik Bukti Reformasi Polri Mulai Diakui Masyarakat* Jakarta – Hasil Survei Litbang Kompas yang mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencapai 82,4 persen mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Dibandingkan hasil survei tahun 2025 yang berada di angka 76,2 persen, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap institusi kepolisian. Pengamat sosial Hizkia Darmayana menilai kenaikan tingkat kepercayaan tersebut mencerminkan bahwa berbagai langkah pembenahan yang dilakukan Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat. “Naiknya tingkat kepercayaan publik hingga 82,4 persen merupakan bukti bahwa masyarakat mulai merasakan hasil dari berbagai upaya pembenahan yang dilakukan Polri. Reformasi internal, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan profesionalisme anggota memberikan dampak positif terhadap persepsi publik,” ujar Hizkia dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/6/2026). Menurut Hizkia, kepercayaan masyarakat merupakan fondasi penting bagi institusi penegak hukum dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, peningkatan kepercayaan tersebut harus dibarengi dengan komitmen untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan. Ia juga menilai hasil Survei Litbang Kompas menjadi bentuk apresiasi masyarakat terhadap proses transformasi yang terus dilakukan Polri dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut patut dijadikan penyemangat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. “Kepercayaan publik dibangun melalui kerja nyata dan harus terus dipertahankan. Dengan menjaga integritas, meningkatkan pelayanan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Polri akan semakin memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik di masa mendatang,” katanya. Lebih lanjut, Hizkia menilai hasil survei yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 82,4 persen memperlihatkan semakin positifnya penilaian masyarakat terhadap kinerja institusi dalam menjalankan fungsi pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta penegakan hukum. Peningkatan tersebut juga menjadi indikator bahwa upaya reformasi internal dan penguatan profesionalisme di tubuh Polri semakin memperoleh pengakuan dari publik.
