Breaking News
*Pengamat Sosial: Meningkatnya Kepercayaan Publik Bukti Reformasi Polri Mulai Diakui Masyarakat* Jakarta – Hasil Survei Litbang Kompas yang mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencapai 82,4 persen mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Dibandingkan hasil survei tahun 2025 yang berada di angka 76,2 persen, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap institusi kepolisian. Pengamat sosial Hizkia Darmayana menilai kenaikan tingkat kepercayaan tersebut mencerminkan bahwa berbagai langkah pembenahan yang dilakukan Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat. “Naiknya tingkat kepercayaan publik hingga 82,4 persen merupakan bukti bahwa masyarakat mulai merasakan hasil dari berbagai upaya pembenahan yang dilakukan Polri. Reformasi internal, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan profesionalisme anggota memberikan dampak positif terhadap persepsi publik,” ujar Hizkia dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/6/2026). Menurut Hizkia, kepercayaan masyarakat merupakan fondasi penting bagi institusi penegak hukum dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, peningkatan kepercayaan tersebut harus dibarengi dengan komitmen untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan. Ia juga menilai hasil Survei Litbang Kompas menjadi bentuk apresiasi masyarakat terhadap proses transformasi yang terus dilakukan Polri dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut patut dijadikan penyemangat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. “Kepercayaan publik dibangun melalui kerja nyata dan harus terus dipertahankan. Dengan menjaga integritas, meningkatkan pelayanan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Polri akan semakin memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik di masa mendatang,” katanya. Lebih lanjut, Hizkia menilai hasil survei yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 82,4 persen memperlihatkan semakin positifnya penilaian masyarakat terhadap kinerja institusi dalam menjalankan fungsi pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta penegakan hukum. Peningkatan tersebut juga menjadi indikator bahwa upaya reformasi internal dan penguatan profesionalisme di tubuh Polri semakin memperoleh pengakuan dari publik. *Polda Jatim Beri Pendampingan Korban Dugaan Kekerasan Seksual oleh Ayah Kandung di Surabaya* *Polres Ngawi Beri Pelayanan Pengamanan Maksimal, Pengesahan Warga Baru PPSGR Berjalan Aman* *Edi Hasibuan: Meningkatnya Citra Polri Jadi Apresiasi Masyarakat atas Kinerja Kepolisian* *Polres Blitar Kota Amankan Tersangka Komplotan Perampok Lintas Daerah Sasar Minimarket*

Pj Bupati Jombang Buka Musrenbang di Wilayah Utara Brantas.

Radarposnusantara.id — Pj Bupati Jombang, Dr. Drs.Teguh Narutomo M.M membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), di pendopo Kecamatan Ploso, pada Senin (17/2/2025).

Musrenbang tersebut merupakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang tahun 2026 untuk wilayah Utara Brantas.

Momentum dalam rangka menyatukan visi dan misi pembangunan daerah, ini sesuai dengan pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan peraturan mendagri nomor 86 tahun 2017 ini,

Hadir mendampingi Pj Bupati Jombang Dr. Drs.Teguh Narutomo M.M, Sekdakab Jombang Agus Purnomo, anggota DPRD Kabupaten Jombang, Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemkab Jombang, Pj Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Jombang, Camat Ploso, Camat Kabuh, Camat Kudu, Camat Ngusikan, Camat Plandaan, dan Forkopimcam, Kepala Desa, delegasi desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan dari organisasi perempuan dan kemasyarakatan.

Disampaikan Pj Bupati Jombang Teguh Narutomo bahwa musrenbang merupakan bagian dari proses perencanaan yang bersifat bottom-up, selain top-down, politis dan teknokratik, musrenbang tingkat kecamatan bertujuan untuk menyelaraskan dan mengklarifikasi usulan pembangunan dari desa/kelurahan agar selaras dengan prioritas daerah, sehingga lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Tahun ini, pelaksanaan musrenbang menjadi sangat penting karena kita akan merencanakan kegiatan tahun 2026 dimana bupati dan wakil bupati terpilih akan terlibat dalam penyusunan pada tahun 2025 dan melaksanakannya di tahun 2026”, tutur Pj Bupati Jombang.

Adapun tema pembangunan tahun 2026 adalah “Penguatan Pondasi Bidang Strategis”, dengan 4 prioritas pembangunan yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (sdm); peningkatan kemandirian desa serta kehidupan masyarakat yang harmonis; penguatan tata kelola pemerintahan; peningkatan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan hidup.

“Beberapa strategi kebijakan yang akan dilaksanakan dalam perencanaan tahun 2026, antara lain penentuan pagu indikatif kecamatan (PIK), penentuan desa mantra, dan penerapan e-hibah”, paparnya.

Untuk mewujudkan pembangunan yang merata di setiap kecamatan, diperlukan strategi mengatasi kesenjangan infrastruktur antar-wilayah. Salah satu strategi yang diterapkan adalah kebijakan pagu indikatif kecamatan yang bertujuan membantu kecamatan mengejar ketertinggalan infrastruktur melalui alokasi anggaran berbasis kebutuhan spesifik masing-masing wilayah. Menu PIK tersebut yakni digunakan untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan PJU jalan Kabupaten.

Disampaikan pula oleh Pj Bupati Teguh Narutomo bahwa dalam rangka mendukung program prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Jombang periode tahun 2025-2029, selain menerapkan kebijakan pagu indikatif kewilayahan, juga diterapkan program desa maju dan sejahtera (Desa Mantra). Program ini mengedepankan kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan desa sesuai kewenangan masing-masing, guna mewujudkan visi “Jombang Maju dan Sejahtera Untuk Semua”

Menu program desa maju dan sejahtera (desa mantra) yang disiapkan oleh pemerintah kabupaten untuk dapat dipilih, adalah: Honor RT, honor RW, bantuan kegiatan RT dan bantuan kegiatan dasawisma; penyediaan dana talangan untuk petani oleh bumdes; pembangunan/peningkatan/pemeliharaan jalan lingkungan; pelatihan dan fasilitasi sarana prasarana bagi wirausaha baru; pengadaan gabah untuk lumbung pangan desa; pengadaan pupuk organik/kompos/ bokashi.

Pada perencanaan tahun 2026, alokasi pagu indikatif program desa maju dan sejahtera (desa mantra) untuk seluruh desa di:
1) Kecamatan ploso, sebesar Rp. 2.580.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah).
2) Kecamatan Kabuh, sebesar Rp. 3.180.000.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh juta rupiah).
3) Kecamatan Kudu, sebesar Rp. 2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah).
4) Kecamatan Ngusikan, sebesar Rp. 2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah).
5) Kecamatan Plandaan, sebesar Rp. 2.540.000.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh juta rupiah).

“Di samping strategi-strategi yang telah disusun, kami juga terus berfokus pada implementasi kebijakan prioritas nasional. Beberapa di antaranya adalah:
1) pengurangan angka kemiskinan
2) penurunan tingkat pengangguran,dan
3) pembangunan infrastruktur guna membuka pusat-pusat ekonomi baru termasuk mendukung program pemberian makanan bergizi gratis”, papar Pj Bupati Jombang.

“Saya berharap Musrenbang ini dapat menjadi wadah yang produktif dalam merumuskan berbagai aspirasi, usulan, serta saran yang bermanfaat bagi pembangunan daerah kita, sehingga kita dapat menciptakan perencanaan pembangunan yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Semoga segala upaya dan kontribusi kita dalam acara ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya serta dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah SWT,”pungkasnya.(seco)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *