Radarposnusantara.id — Polres Jombang Polda Jatim, Program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah disikapi secara serius oleh Kepolisian.
Salah satunya adalah pendampingan terhadap Kelompok Wanita Tani (KWT) El Wardah yang berada di Jl. Citarum Perum. Gabriella Blok V-1 Kota Probolinggo.
Kelompok yang beranggotakan 25 orang ini memiliki Pekarangan Pangan Lestari (P2L) di atas lahan kosong seluas 91m2.
Berbagai macam sayuran di tanam di lahan tersebut.
Bhabinkamtibmas Kel. Curahgrinting, Brigpol Addiz Trihadma menjelaskan, pendampingan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan kegiatan ketahanan pangan berbasis masyarakat.
“Tujuan utamanya adalah menciptakan ketahanan pangan yang mandiri di tingkat kelurahan,” ujarnya, Kamis (6/2).
Melalui kegiatan ini, warga diharapkan dapat mengelola kebun-kebun pangan sebagai lumbung pangan dan lumbung hidup, yang mendukung keberlanjutan pasokan pangan lokal dan ekonomi masyarakat.
Ia juga mengajak peran aktif warga sekitar, untuk mendukung program ketahanan pangan di atas lahannya masing-masing walaupun dalam skala kecil.
“Kami bekerjasama dengan Ibu2 KWT mengajak warga sekitar dengan memberikan 5 polybag dan bibitnya utamanya tanaman sawi dan lombok,” tambah Brigpol Addiz.
Saat ini sudah ada 25 KK dari 176 KK yang sudah ditanami sayuran menggunakan polybag.
Sedangkan untuk warga yang belum, masih menunggu hasil panen dari P2L.
Harapannya, polybag beserta tanamannya tetap dirawat dengan baik.
Bahkan saking antusiasnya, ada donator dari warga sekitar yang menyerahkan 1 pickup tanah subur untuk kebutuhan tanaman. Ini patut diapresiasi.
Sri Sundari, Penanggung jawab P2L El Wardah, menambahkan bahwa kebun P2L ini merupakan salah satu program unggulan dalam memberdayakan perempuan desa agar lebih produktif dan mandiri.
Melalui kebun ini, ia berharap bisa memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan keluarga.
Hasil dari P2L ini, 60% diberikan kepada warga sekitar perumahan utamanya bayi stunting, ibu hamil dan ibu nifas.
“Bila hasil panen melimpah, maka kita sebar ke warga kelurahan curahgrinting lainnya dalam bentuk sayur-sayuran,” ungkapnya.
Sisanya, 20% dibagi hasil kepada anggota dan 20% lainnya untuk pemeliharaan seperti pembelian bibit, pupuk dan obat2an.(seco)
Berita Terkait
*Pengamat Sosial: Meningkatnya Kepercayaan Publik Bukti Reformasi Polri Mulai Diakui Masyarakat* Jakarta – Hasil Survei Litbang Kompas yang mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencapai 82,4 persen mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Dibandingkan hasil survei tahun 2025 yang berada di angka 76,2 persen, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap institusi kepolisian. Pengamat sosial Hizkia Darmayana menilai kenaikan tingkat kepercayaan tersebut mencerminkan bahwa berbagai langkah pembenahan yang dilakukan Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat. “Naiknya tingkat kepercayaan publik hingga 82,4 persen merupakan bukti bahwa masyarakat mulai merasakan hasil dari berbagai upaya pembenahan yang dilakukan Polri. Reformasi internal, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan profesionalisme anggota memberikan dampak positif terhadap persepsi publik,” ujar Hizkia dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/6/2026). Menurut Hizkia, kepercayaan masyarakat merupakan fondasi penting bagi institusi penegak hukum dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, peningkatan kepercayaan tersebut harus dibarengi dengan komitmen untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan. Ia juga menilai hasil Survei Litbang Kompas menjadi bentuk apresiasi masyarakat terhadap proses transformasi yang terus dilakukan Polri dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut patut dijadikan penyemangat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. “Kepercayaan publik dibangun melalui kerja nyata dan harus terus dipertahankan. Dengan menjaga integritas, meningkatkan pelayanan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Polri akan semakin memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik di masa mendatang,” katanya. Lebih lanjut, Hizkia menilai hasil survei yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 82,4 persen memperlihatkan semakin positifnya penilaian masyarakat terhadap kinerja institusi dalam menjalankan fungsi pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta penegakan hukum. Peningkatan tersebut juga menjadi indikator bahwa upaya reformasi internal dan penguatan profesionalisme di tubuh Polri semakin memperoleh pengakuan dari publik.
