Radarposnusantara.id – Polres Jombang Polda Jatim, Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Polresta Banyuwangi Polda Jatim melalui jajaran Polsek jajarannya aktif melakukan pendampingan dan monitoring pemanfaatan lahan pertanian serta pekarangan warga.
Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan di tengah masyarakat.
Pada Rabu (5/2/2025), kegiatan ini dilaksanakan di berbagai kecamatan dengan melibatkan peran Bhabinkamtibmas.
Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra melalui Kabag SDM Polresta Banyuwangi, Kompol Akhmad Ali Masduki, menyampaikan bahwa program ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa.
“Dengan mengedepankan sinergi antara kepolisian dan masyarakat, kami ingin memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap sumber pangan yang cukup dan bergizi,” ungkapnya.
Melalui pendampingan ini, juga diharapkan pertanian berbasis lokal semakin berkembang dan membantu ketahanan pangan di Banyuwangi.
Lebih Lanjut Kompol Ali Masduki mengatakan bahwa Fokus utama program ini adalah optimalisasi lahan kosong untuk budidaya tanaman pangan yang bernilai gizi tinggi.
Beberapa kegiatan yang dilakukan meliputi Monitoring pertumbuhan tanaman jagung di berbagai desa, seperti Desa Kalipait dan Desa Kandangan guna mendukung ketahanan pangan berbasis pertanian rakyat.
Pendampingan petani juga dikakukan dalam persiapan lahan pertanian di Desa Karangsari Kecamatan Sempu untuk penanaman sayuran yang akan menunjang kebutuhan pangan lokal.
Hal lainnya juga dengan Pemanfaatan pekarangan warga untuk tanaman pangan bergizi di Desa Rejosari Kecamatan Glagah, Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar, dan Desa Pakistaji Kecamatan Kabat.
“Untuk budidaya tumpangsari ketela pohon di Desa Rejoagung Kecamatan Srono sebagai upaya diversifikasi pangan dan peningkatan hasil pertanian,” kata Kompol Ali.
Program ini mendapat sambutan baik dari masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya memanfaatkan lahan untuk kebutuhan pangan.
Polresta Banyuwangi Polda Jatim akan terus mengawal program ini agar berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi warga.(seco)
Berita Terkait
*Pengamat Sosial: Meningkatnya Kepercayaan Publik Bukti Reformasi Polri Mulai Diakui Masyarakat* Jakarta – Hasil Survei Litbang Kompas yang mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencapai 82,4 persen mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Dibandingkan hasil survei tahun 2025 yang berada di angka 76,2 persen, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap institusi kepolisian. Pengamat sosial Hizkia Darmayana menilai kenaikan tingkat kepercayaan tersebut mencerminkan bahwa berbagai langkah pembenahan yang dilakukan Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat. “Naiknya tingkat kepercayaan publik hingga 82,4 persen merupakan bukti bahwa masyarakat mulai merasakan hasil dari berbagai upaya pembenahan yang dilakukan Polri. Reformasi internal, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan profesionalisme anggota memberikan dampak positif terhadap persepsi publik,” ujar Hizkia dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/6/2026). Menurut Hizkia, kepercayaan masyarakat merupakan fondasi penting bagi institusi penegak hukum dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, peningkatan kepercayaan tersebut harus dibarengi dengan komitmen untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan. Ia juga menilai hasil Survei Litbang Kompas menjadi bentuk apresiasi masyarakat terhadap proses transformasi yang terus dilakukan Polri dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut patut dijadikan penyemangat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. “Kepercayaan publik dibangun melalui kerja nyata dan harus terus dipertahankan. Dengan menjaga integritas, meningkatkan pelayanan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Polri akan semakin memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik di masa mendatang,” katanya. Lebih lanjut, Hizkia menilai hasil survei yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 82,4 persen memperlihatkan semakin positifnya penilaian masyarakat terhadap kinerja institusi dalam menjalankan fungsi pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta penegakan hukum. Peningkatan tersebut juga menjadi indikator bahwa upaya reformasi internal dan penguatan profesionalisme di tubuh Polri semakin memperoleh pengakuan dari publik.
