Radarposnusantara.id — Polres Jombang Polda Jatim, Personel Polres Jombang mendadak diperiksa senjata api (Senpi) dan dilakukan tes urine. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kasus penyalahgunaan senpi dan narkoba.
Pemeriksaan digelar di lapangan Apel Mapolres setempat, Selasa (4/2/2025). Kegiatan ini dipimpin Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan dengan didampingi Wakapolres Jombang, Kabaglog, Kasiwas dan Kasipropam.
Pemeriksaan diawali dengan mengecek senpi yang dipegang anggota. Dalam pemeriksaan ini, petugas Sipropam mengecek surat-surat senpi untuk memastikan kesesuaian kepemilikan senpi.
“Selain memeriksa kondisi fisik senjata, pihaknya juga mengecek administrasi penggunaan senpi para anggota. Hal itu agar kepemilikan senjata ini jelas dan terinventarisir dengan baik,” katanya AKBP Ardi, Selasa (04/02/2025).
Menurut Kapolres Jombang, dari 98 anggota yang di pinjam pakaikan senjata api, ada 12 unit Senpi yang ditarik karena pemegang senpi pindah tugas ke fungsi pembinaan. Sedangkan Senjata api hanya dipinjam pakaikan kepada personel yang bertugas di fungsi operasional.
“Sipropam melakukan penarikan terhadap 12 unit senpi yang dipinjam pakaikan kepada personil karena yang bersangkutan pindah tugas di fungsi pembinaan,” jelasnya
Kapolres Jombang menegaskan, pemeriksaan ini sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan senpi oleh anggota. Setiap anggota Polres Jombang yang membawa senpi diharapkan bisa menggunakannya secara profesional dan sesuai SOP (standar operasional prosedur).
Ia juga berpesan bagi yang memegang senpi agar selalu waspada dan tidak ceroboh. Baik dalam membawa maupun menggunakan senjata api. “Gunakan senpi sebaik mungkin dan pedomani SOP yang berlaku. Jangan dipergunakan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan kesatuan. Pemeriksaan ini sifatnya pengawasan dan pengendalian,” ucap AKBP Ardi.
Selain pemeriksaan senjata, Kapolres juga melaksanakan tes urine sebagai bagian dari mitigasi risiko. Hal ini untuk memastikan tidak ada anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
Menurutnya, personel Polri harus bersih. Baik dari sisi integritas maupun fisik, agar dapat menjalankan tugas dengan maksimal dan menjadi contoh di tengah masyarakat.
“Dari 21 personil Polres Jombang dan Polsek jajaran yang tersprint tes urine dinyatakan Negatif mengandung amfetamin dan metafethamin,” tegas AKBP Ardi.(seco)
Berita Terkait
*Pengamat Sosial: Meningkatnya Kepercayaan Publik Bukti Reformasi Polri Mulai Diakui Masyarakat* Jakarta – Hasil Survei Litbang Kompas yang mencatat tingkat kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencapai 82,4 persen mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Dibandingkan hasil survei tahun 2025 yang berada di angka 76,2 persen, capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap institusi kepolisian. Pengamat sosial Hizkia Darmayana menilai kenaikan tingkat kepercayaan tersebut mencerminkan bahwa berbagai langkah pembenahan yang dilakukan Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mulai dirasakan secara nyata oleh masyarakat. “Naiknya tingkat kepercayaan publik hingga 82,4 persen merupakan bukti bahwa masyarakat mulai merasakan hasil dari berbagai upaya pembenahan yang dilakukan Polri. Reformasi internal, peningkatan kualitas pelayanan, serta penguatan profesionalisme anggota memberikan dampak positif terhadap persepsi publik,” ujar Hizkia dalam keterangan tertulisnya, Jumat (26/6/2026). Menurut Hizkia, kepercayaan masyarakat merupakan fondasi penting bagi institusi penegak hukum dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, peningkatan kepercayaan tersebut harus dibarengi dengan komitmen untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan. Ia juga menilai hasil Survei Litbang Kompas menjadi bentuk apresiasi masyarakat terhadap proses transformasi yang terus dilakukan Polri dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, capaian tersebut patut dijadikan penyemangat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat. “Kepercayaan publik dibangun melalui kerja nyata dan harus terus dipertahankan. Dengan menjaga integritas, meningkatkan pelayanan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat, Polri akan semakin memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik di masa mendatang,” katanya. Lebih lanjut, Hizkia menilai hasil survei yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 82,4 persen memperlihatkan semakin positifnya penilaian masyarakat terhadap kinerja institusi dalam menjalankan fungsi pelayanan, perlindungan, pengayoman, serta penegakan hukum. Peningkatan tersebut juga menjadi indikator bahwa upaya reformasi internal dan penguatan profesionalisme di tubuh Polri semakin memperoleh pengakuan dari publik.
